Presiden Soroti Penguatan Yudikatif dan Kesejahteraan Rakyat

Desanesia – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum dan menjaga kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, (13/5).

Dalam sambutannya, Presiden menilai pengelolaan kekayaan negara yang baik akan memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI,” tegas Presiden dalam keterangannya.

Menurut Prabowo, perlindungan terhadap aset dan kekayaan negara menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Ia menilai kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai jika kekayaan negara terus disalahgunakan.

“Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” ujarnya.

Presiden juga mengapresiasi kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menyelamatkan aset negara. Namun, ia menegaskan masih banyak potensi kekayaan negara yang harus diamankan.

“Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak. Apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan pemerintah akan terus menghadirkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten sebagai dasar memperkuat bangsa dan negara.

“Kita akan ambil langkah-langkah yang tegas. Tadi kita disampaikan bahwa tidak ada pilihan lain, kita harus tegakkan hukum, kita harus meyakinkan bahwa negara hadir dan negara hadir, dan negara akan hadir terus. Dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit, lebih hebat lagi,” ungkapnya.

Selain menyoroti penegakan hukum, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan sektor yudikatif. Ia menyebut kesejahteraan hakim perlu diperhatikan agar independensi peradilan tetap terjaga dan terhindar dari praktik suap.

“Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik, dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan seluruh hakim untuk menjaga integritas dan memberikan keadilan yang nyata bagi masyarakat karena setiap keputusan pengadilan akan mendapat perhatian publik.

“Kita harus bikin yudikatif kita tempat rakyat mendapat keadilan. Dan itu saya pesankan kepada Ketua Mahkamah Agung, saya pesankan kepada semua hakim,” ungkap Presiden.

“Hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari, dan masyarakat kita, dan rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan,” sambungnya.