Tolak Safari Politik Berkedok Budaya! GAUM-K dan GMKR Jabar Aksi Di DPRD Jabar

Desanesia – Gerakan Aliansi Ummat Melawan – Ketidakadilan (GAUM-K) dan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) JAWA BARAT beserta puluhan Ormas, Komunitas, Haroqah akan menggelar aksi damai di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Hari Selasa, (14/7/ 2026) jam 09.00 di DPRD Jawa Barat.

Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan “Safari Budaya” yang dilakukan oleh Joko Widodo yang dinilai sebagai “Safari Politik” untuk kepentingan Partai Solidaritas Indonesia [PSI], partai politik anaknya Jokowi yang bernama Kaesang beliau, di wilayah Jawa Barat.

Koordinator Lapangan Aksi Hari Nugraha menyatakan.

“Bahwa Jabar adalah wilayah yang kondusif dan tidak perlu diramaikan dengan manuver politik menjelang pemilu,” ujarnya.

“Kami menolak keras safari politik yang berkedok budaya. Belum waktunya kampanye. Ini melanggar etika politik dan asas pemilu yang luber jurdil,” tegas nya

Menurut Koordinator GAUM-K ustad Amin Bukhaery.

“Kegiatan yang mengatasnamakan budaya namun berisi konsolidasi partai politik adalah bentuk pembodohan publik dan perusakan ruang publik yang seharusnya steril dari kepentingan politik praktis,” ujarnya.

“Jawa Barat sudah nyaman dan kondusif. Jangan dirusak hanya untuk memuaskan nafsu berkuasa dan membangun dinasti politik. Pejabat publik, termasuk mantan Presiden, harus memberi contoh berpolitik yang beretika,” lanjut beliau.

Dalam aksinya nanti, GAUM-K & GMKR Jabar akan menyampaikan tuntutan utama kepada pimpinan DPRD Jabar, meminta DPRD Jabar bersikap dan mengeluarkan pernyataan menolak politisasi budaya di Jawa Barat. Menolak segala bentuk politik dinasti dan penggunaan pengaruh pejabat negara/mantan pejabat untuk kepentingan partai tertentu.

GAUM-K dan GMKR Jabar menegaskan aksi dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional. Massa aksi diikuti sekitar 40 ormas, komunitas, haroqah, paguyupan dan berbagai elemen masyarakat di Jabar.

“Kami datang bukan untuk gaduh. Kami datang untuk menjaga Jawa Barat tetap adem, netral, dan jauh dari politik dinasti, dengan cara melanggar etika politik dan marwah Sunda,” tutup Ustadz Hari Nugraha.

– Syafril Sjofyan, Penanggung Jawab Aksi