Pramono Siapkan 11 Rusun Baru untuk Perluas Akses Hunian Warga Jakarta pada 2027

Desanesia– Dalam penyusunan APBD 2027, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasukkan rencana pembangunan 11 rumah susun (rusun) baru guna menjawab kebutuhan hunian yang terus meningkat di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan proyek tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang semakin terbatas akibat pesatnya perkembangan perkotaan.
“Dalam rapat anggaran saya sudah menyetujui untuk tahun depan ini kita bangun 11 rusun baru yang besar untuk memberikan kemudahan secara terbuka dan transparan bagi siapa pun untuk memilikinya ataupun menyewanya,” kata Pramono, dikutip Kamis, (25/6).
Pramono mengakui tidak semua warga memiliki kemampuan untuk membeli rumah tapak di Jakarta. Karena itu, pembangunan hunian vertikal akan terus didorong sebagai strategi memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat.
“Karena enggak mungkin Jakarta ini orang bisa memiliki lahan kecuali orang yang mampu ya. Maka, housing yang vertikal inilah yang menjadi kata kunci untuk itu,” ucap Pramono.
Selain menyoroti kebutuhan hunian, Pramono juga menyinggung kondisi ekonomi yang mendorong peningkatan mobilitas penduduk ke Jakarta. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), arus warga yang datang kembali ke Jakarta masih terus terjadi karena ibu kota tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi.
“Nah, seperti yang saya katakan berulang kali, Jakarta ini kota terbuka. Siapa saja boleh datang. Siapa saja boleh berusaha di sini,” jelas dia.
Menurut Pramono, Pemprov DKI tidak akan membatasi masyarakat yang ingin mencari penghidupan di Jakarta. Namun, kebebasan tersebut harus tetap diiringi dengan kepatuhan terhadap aturan dan ketertiban umum.
“Tetapi kemudian yang paling penting adalah jangan kemudian mengganggu ketertiban umum. Itu yang paling utama,” ungkap Pramono.
Pembangunan rusun baru juga dipandang menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi kebutuhan hunian akibat pertumbuhan penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat menuju Jakarta. Di tengah keterbatasan lahan perkotaan, pemerintah daerah mulai mengarahkan pembangunan perumahan pada model hunian vertikal yang dinilai lebih efisien dan mampu menjangkau lebih banyak warga. [nfa]








