Pidato Jokowi di Bandung: Pamer Otot PSI dan Skenario Gibran Presiden

Desanesia– Bandung, Sabtu (26/9). Bekas presiden Joko Widodo pamer Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saat bicara di Rapat Koordinasi DPD PSI Kota Bandung, dia mengatakan, saat ini banyak pihak yang takut dengan PSI. Padahal, lanjut dia, partai yang ketua umumnya Kaesang Pangarep itu hanyalah partai baru.

“Meskipun PSI ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan. Wong (orang) sama partai baru aja kok takut,” ujarnya.

Bagaimana kita membaca pernyataan Jokowi itu? Apakah publik dan elite politik benar-benar takut? Atau ini sekadar retorika untuk memompa percaya diri kader?

​Klaim bekas tukang mebel asal Solo itu bahwa lawan politik mulai gentar perlu dibaca ganda. Di satu sisi, PSI memang memamerkan ekspansi yang luar biasa. Kepengurusan dibentuk hingga tingkat kelurahan di seluruh Indonesia. Kartu Tanda Anggota (KTA) diterbitkan menggunakan chip emas. Safari politik digelar tanpa henti. Semua ini menunjukkan sokongan finansial yang nyaris tak terbatas.

​Namun di sisi lain, kecemasan publik bukan lahir dari rasa kagum. Masyarakat elus dada melihat cara-cara kekuasaan bekerja. Gerilya politik diperagakan secara telanjang. Pengurus partai dan relawan lintas kubu dibidik secara masif. Konferensi pers pengalihan dukungan relawan Anies Baswedan menjadi relawan Gibran Joeara (GI Joe), Rabu, 23 September 2026, adalah salah satunya. Fenomena berpindahnya baju dukungan ini memperlihatkan pragmatisme yang parah.

Jika ditarik benang merahnya, ada skenario besar di balik pamer otot ini. Publik tidak bodoh. Kerja politik yang mahal ini bukan cuma demi meloloskan PSI ke Senayan. Ini adalah mesin pengumpul kekuatan untuk agenda yang lebih besar. Tujuannya, mengunci karpet merah menuju Istana untuk Gibran Rakabuming Raka. Mobilisasi relawan disiapkan untuk mengawal Gibran menuju kursi presiden pada 2029. Bahkan, mesin ini disiagakan jika momentum politik datang lebih cepat.

Bohir yang Pasti Tak Gratis

​Pertanyaan krusialnya: dari mana asal dana tak terbatas itu? Tentu mustahil biaya raksasa ini berasal dari kantong pribadi atau gaji pejabat atau mantan pejabat. Kalau dana pribadi Jokowi, bagaimana caranya dia bisa menimbun dalam jumlah superjumbo? Apa saja yang dia lakukan selama 10 tahun berkuasa?

Dalam kalkulasi ekonomi politik, biaya membentuk struktur nasional hingga kelurahan menelan angka belasan triliun rupiah. ​Di sinilah peran para bohir politik atau oligarki bekerja. Selama sepuluh tahun Jokowi berkuasa, regulasi dan konsesi ekonomi telah menguntungkan kelompok tertentu. Dana melimpah hari ini adalah bentuk re-investment politik para bohir. Hampir bisa dipastikan, merekalah sumber logistik di belakang panggung.

​Tapi di ranah politik, hukum besi yang berlaku adalah no free lunch. Tidak ada makan siang gratis! Para bohir menyetor dana untuk mengamankan dinasti politik Jokowi. Kompensasinya adalah jaminan keamanan bisnis, proteksi kebijakan, dan jaminan izin konsesi di masa depan. Selama 10 tahun terakhir, mereka menikmati begitu banyak privilese untuk menguras SDA. Pada saat yang sama, negara nyaris tidak memperoleh apa-apa, kecuali sedikit penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dicurangi.

​Politik modal seperti ini mengaburkan hakikat demokrasi yang dipuja-puja. Demokrasi yang sehat menuntut kesetaraan arena bertarung. Ketika logistik melimpah dikombinasikan dengan gerilya kekuasaan, keadaban publik langsung runtuh. Etika dan nilai perjuangan dilucuti. Politik hanya dihitung berdasarkan angka, uang muka, dan janji jabatan.

So, Next What?

​Lantas, apakah bahaya besar ini akan dibiarkan begitu saja? ​Kita semua ingat bagaimana jejak sejarah ini dimulai. Proses naiknya Gibran diawali dengan manuver menelikung Mahkamah Konstitusi melalui Ketua MK yang juga pamannya, Anwar Usman. Selain itu, soal kapasitas dan kapabiltasnya yang di bawah banderol. Fakta di lapangan menunjukkan kelemahan mendasar soal kapasitas dan kapabilitas. Sangat berbahaya jika masa depan bangsa sebesar Indonesia diserahkan kepada kepemimpinan semacam ini.

Belum lagi, belakangan ijazah SMK-nya dipertanyakan. Soal pendidikan ini digugat di MK oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI), Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan. Klaim Gibran lulusan luar negeri makin terbuka kebohongannya. Surat keterangan penyetaraan pendidikannya dengan SMK yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) juga tidak memenuhi segala persyaratan yang diharuskan.

Jika MK mengabulkan petitum para penggugat, maka Gibran dinyatakan diskualifikasi. Dia harus mundur sebagai Wapres karena pencalonannya tidak sah. Jika tak mau mundur, maka harus dimundurkan. Selanjutnya, sesuai dengan Konstitusi, Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama sebagai Cawapres ke MPR untuk dipilih. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru. Batas  waktu  pemilihan ditargetkan paling lambat 60 hari setelah putusan MK dibacakan.

​Rakyat harus sadar dan melek politik. Di belakang Gibran ada Jokowi. Di belakang keduanya ada barisan oligarki yang siap kembali menguras sumber daya alam secara brutal. Di belakang mereka, ada para elite global yang menjadi dalang. Satu hal yang pasti, tak satu pun dari mereka yang bersungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan serta kemakmuran Indonesia dan rakyatnya.

​Sehubungan dengan itu, rakyat pun tidak boleh pasrah menjadi penonton. Kesadaran kritis masyarakat adalah benteng terakhir demokrasi. Rakyat harus menolak politik uang. Harus berani menelanjangi narasi kompromistis. Juga konsisten menuntut kepemimpinan yang berintegritas.

Demokrasi yang ditopang oleh fondasi logistik bohir sungguh sangat rapuh. Bangunan instan ini mungkin terlihat perkasa saat ini karena ditopang kekuasaan. Namun begitu kran logistik tersumbat dan rakyat bersatu bergerak atas dasar kesadaran moral, struktur tanpa etika ini akan roboh tersapu kesadaran publik.

Solusi Islam

Pada titik ini, Islam bisa memberi solusi perbaikan bangsa. Islam memandang kepemimpinan (imamah) sebagai amanah berat. Bukan panggung pamer modal atau barang dagangan politik.

Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kepemimpinan yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya hanya akan menunggu kehancuran. Syarat utama kepemimpinan Islam adalah Al-Qawiyyu Al-Amin, punya kapasitas yang mumpuni serta integritas yang teruji. Syarat ini langsung tak terpenuhi ketika proses politik diawali dengan manipulasi hukum dan sokongan oligarki.

​Islam juga menolak keras dominasi modal dalam menguasai sumber daya alam. Prinsip kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) melarang hutan, tambang, dan kekayaan laut dikuasai segelintir bohir. Larangan itu kian tegas dan keras, jika penguasa melakukannya demi membayar utang politik. Penguasa wajib mengelola seluruh aset negara murni untuk kesejahteraan rakyat.

​Selain itu, ulama dan tokoh masyarakat harus kembali menjalankan peran amr ma’ruf nahi munkar. Amar ma’ruf nahi munkar adalah kontrol sosial untuk mengoreksi penguasa yang melenceng. Rakyat tidak boleh menjual suara demi politik uang (riswah). Dalam pandangan Islam, pemberi dan penerima suap politik sama-sama merusak tatanan sosial.

​Rakyat tidak boleh pasrah menjadi penonton. Kesadaran kritis masyarakat yang berlandaskan moral dan etika agama adalah benteng terakhir demokrasi. Rakyat harus menolak politik modal dan menelanjangi narasi kompromistis. Rakyat pun harus secara konsisten menuntut kepemimpinan yang berintegritas. [nfa]

Ponorogo, Jatim, 27 September 2026

Oleh: Edy Mulyadi, Wartawan Senior