By Desanesia – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), memacu pengembangan skema perdagangan karbon. Langkah strategis ini ditempuh sebagai upaya memperluas dampak positif program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) bagi percepatan pembangunan di daerah tersebut.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kutim, Ripto Widargo, menyatakan bahwa potensi perdagangan karbon mulai mendapat perhatian serius agar pemerintah daerah tidak terus-menerus bertumpu pada skema pembayaran berbasis hasil (result-based payment) dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
“Ke depan, tidak hanya berbasis pembayaran atas hasil, tetapi bagaimana perdagangan karbon bisa semakin berkembang dan didorong untuk dimanfaatkan oleh Kutai Timur,” ujar Ripto di Sangatta, Kaltim, Jumat (13/11).
Ia menjelaskan, akselerasi peluang perdagangan karbon tersebut wajib ditopang oleh tata kelola data dan sistem informasi yang mumpuni, termasuk menjamin aspek keterbukaan informasi publik serta penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat.
Ripto menilai, pola penguatan sistem informasi yang selama ini telah dibangun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui fasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sangat layak untuk direplikasi di level kabupaten. Melalui langkah adopsi tersebut, masyarakat luas diharapkan lebih mudah mengakses informasi seputar pelaksanaan program FCPF, termasuk pemanfaatan program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dalam menunjang target pengurangan emisi.
“Penguatan sistem informasi dan kanal pengaduan dapat menjadi media untuk menyampaikan bagaimana program REDD+ dimanfaatkan secara optimal, khususnya dari sisi keterbukaan dan penyebarluasan informasi,” tutur Ripto.
Lebih lanjut, Ripto menaruh harapan agar penguatan data spasial, layanan pengaduan, dan penyebarluasan informasi mampu mendongkrak transparansi jalannya program. Pada akhirnya, upaya penurunan emisi ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus nilai tambah bagi pembangunan Kabupaten Kutai Timur secara berkelanjutan.[yud]
