Menuju Jakarta Bebas Open Dumping, Pemprov Gandeng Swasta Perkuat TPS 3R

Desanesia – Pemerintah Provinsi DKI akan mengubah cara mengelola sampah secara mendasar. Bukan lagi sekadar kumpulkan, angkut, dan buang. Mulai 1 Agustus 2026, sampah yang masuk ke sistem harus sudah dipilah terlebih dahulu, baru diangkut dan diolah. Perubahan besar ini adalah respons untuk menghentikan praktik open dumping.

Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI sedang melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah, dari sekadar membuang ke tempat pembuangan, menjadi sistem yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan.

“Setelah terbit Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, terjadi perubahan mendasar. Kalau dulu kumpul-angkut-buang, sekarang menjadi pilah-angkut-olah. Mulai 1 Agustus 2026, sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang diarahkan hanya berupa residu. Kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk menghentikan praktik open dumping secara bertahap menuju target zero open dumping pada 2029,” ujar Gubernur Rano, Kamis, (30/7).

Target zero open dumping pada 2029 bukan sekadar slogan. Pemerintah DKI sedang dalam masa transisi sebelum Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) beroperasi penuh. Saat ini, ada 29 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) tersebar di Jakarta. Namun, baru 21 persen dari kapasitas mereka yang digunakan. Artinya, ada potensi besar yang masih belum dimanfaatkan.

Gubernur Pramono meninjau TPS 3R Menteng Atas di Jakarta Selatan pada Kamis (30/7) untuk memastikan kebijakan baru ini berjalan sesuai rencana. Fasilitas ini baru mengolah 6-8 ton sampah setiap hari, padahal masih banyak ruang untuk ditingkatkan. Peluang ini terbuka bagi hotel, restoran, kafe (Horeka), pusat perbelanjaan, dan kantor untuk mengirim sampah yang sudah dipilah agar bisa dikelola dengan baik.

Kolaborasi pemerintah dan swasta adalah kunci untuk mempercepat transformasi pengelolaan sampah, dengan dukungan pendanaan kreatif dari mitra swasta untuk memperkuat kapasitas TPS.

“Di TPS 3R Menteng Atas ini kami menggandeng swasta melalui skema creative financing. Kapasitas pengolahan akan ditingkatkan secara bertahap dengan dukungan teknologi RDF mikro, tenaga profesional, dan manajemen yang optimal. Model kemitraan ini akan menjadi percontohan untuk mengoptimalkan TPS 3R lainnya di Jakarta,” kata Gubernur Pramono.

Untuk memperkuat infrastruktur pengolahan sampah, Pemerintah Provinsi DKI juga menyiapkan lahan seluas 40 hektare di Ciaingir, Banten. Lahan ini akan digunakan untuk memperkuat pengolahan sampah organik.

Bersamaan dengan itu, pembangunan tiga unit PLTSa sedang berlangsung, termasuk di Sunter yang direncanakan mampu mengolah hingga 7.500 ton sampah per hari. Ada juga fasilitas RDF di Rorotan dan Bantargebang. Dengan semua infrastruktur ini, target zero open dumping pada 2029 semakin realistis untuk dicapai.