JMSI Kaltim Tekankan Humas OPD Bukan Sekadar Penulis, Wajib Verifikasi Fakta dan Jauhi Asumsi

Desanesia – Peran humas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini tidak lagi hanya menjadi pelengkap administrasi, melainkan ujung tombak dalam menangkal disinformasi.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur Mohammad Sukri saat menjadi narasumber utama dalam bimbingan teknis penulisan berita, teknik peliputan, serta pembuatan konten visual oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim.

Sukri menekankan bahwa kecakapan jurnalistik adalah senjata wajib bagi ASN pengelola informasi agar mampu memenangkan persaingan informasi di ruang publik.

Ia mengapresiasi pola interaksi selama Bimtek yang tidak berjalan searah. Baginya, pemahaman teori tanpa diskusi kasus nyata di lapangan akan sia-sia.

“Kalau kita hanya membahas teori saja tapi hasilnya tidak dapat, kan sayang. Tapi hari ini luar biasa, persoalan-persoalan teknis yang mereka hadapi di OPD masing-masing bisa dikupas tuntas di sini,” ungkap Sukri dilansir dari named.id usai memberikan materi pada Rabu, (15/04).

Salah satu poin krusial yang diangkat adalah beban moral dan profesionalisme dalam mengelola kanal resmi pemerintah. Di era keterbukaan informasi, performa situs web instansi kini dipantau secara ketat, bahkan hingga ke tingkat pusat.

“Perlu kita ketahui bersama, sekarang website di masing-masing OPD itu diperlombakan, bahkan penilaiannya sampai ke tingkat nasional. Jadi, pemahaman dasar jurnalistik ini menjadi fondasi penting agar konten yang disajikan benar-benar berkualitas dan layak konsumsi publik,” jelasnya lagi.

Sebagai praktisi media, Sukri memberikan peringatan keras mengenai bahaya penulisan yang hanya berdasarkan asumsi. Humas pemerintah harus menjadi sumber kebenaran (source of truth) di tengah banjir informasi yang belum tentu akurat.

“Tugas utama kita adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, mana berita yang benar dan mana yang hoaks. Jangan sampai kita sebagai corong pemerintah malah terjebak memberitakan berita hoaks. Kuncinya hanya satu, harus ada verifikasi,” tegas Sukri.

Ia menambahkan bahwa peran humas adalah meluruskan simpang siur informasi yang sering kali meresahkan masyarakat.

“Jangan langsung ditelan mentah-mentah lalu dibuat narasinya. Tugas kita adalah meluruskan pemberitaan agar masyarakat paham dan tidak dibuat bingung oleh perbedaan informasi antara satu pintu dengan pintu lainnya,” tambahnya.

Sukri juga memberikan kredit khusus kepada BPSDM Kaltim yang jeli melihat kebutuhan peningkatan kapasitas SDM di bidang komunikasi.

“Kegiatan ini sungguh sangat baik, dan saya dengar ini memang baru pertama kalinya dilakukan oleh BPSDM. Setelah mereka mendapatkan bekal ilmu hari ini, mereka bisa langsung pulang dan mengembangkannya, mengeksplorasi potensi di dinas masing-masing agar publikasi kita semakin tajam,” pungkasnya.

Dengan penguatan literasi media di internal ASN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu menyajikan informasi pembangunan yang lebih transparan, edukatif, dan bebas dari unsur hoaks. [fai]