Indonesia Pangkas Pasokan Gas ke Singapura, Prioritaskan Kebutuhan Listrik Dalam Negeri

Desanesia–Pemerintah Indonesia mulai memangkas volume ekspor gas bumi ke Singapura pada Sabtu (24/10). Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan gas dalam negeri, terutama bagi kebutuhan pembangkit listrik di Batam, Bintan, dan Sumatera.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, mengatakan sebagian pasokan gas yang sebelumnya ditujukan untuk ekspor dialihkan guna memenuhi kebutuhan domestik.

“Mulai hari ini pasokan gas ke Singapura dialihkan ke dalam negeri dari Natuna ke PLN Batam melalui Pipa WNTS – Pulau Pemping – Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik,” kata Djoko, Sabtu (24/10).

Selain itu, pengurangan pasokan gas dari Sumatera ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatera dilakukan sebesar 16 juta standar kaki kubik per hari melalui Pipa TGI.

Djoko menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Pasal 8 ayat (1), yang mengatur prioritas pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah juga akan memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan tersebut setiap hari.

Sebelumnya, Djoko menegaskan bahwa pengurangan pasokan hanya berlaku untuk ekspor gas ke Singapura. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat (23/10).

“Nggak ada (pemangkasan ke negara lain), pipanya kan ke Singapura saja,” ujarnya.

Wacana pengurangan ekspor gas sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Rabu (21/10) di Istana Negara.

Bahlil menyebut pemerintah mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan memperhatikan ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri menjadi prioritas dalam menghadapi situasi tersebut.

“Ya memang harus survival, saya sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju survival,” kata Bahlil seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan kebijakan energi di tengah perkembangan hubungan antarnegara. Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan kebutuhan domestik terpenuhi sebelum mengambil keputusan terkait ekspor.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan prioritas pemanfaatan gas bumi untuk menjaga pasokan energi nasional, khususnya bagi kebutuhan kelistrikan di sejumlah wilayah Indonesia. [nfa]