Indeks
Ketika Pemerintah Hanya Menguasai 30% Ruang Informasinya Sendiri
Desanesia – PERKEMBANGAN teknologi komunikasi digital telah mengubah secara fundamental hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam produksi serta distribusi informasi publik. Jika pada masa lalu negara memiliki kontrol dominan atas arus informasi melalui media resmi, kini situasinya berbalik, dimana pemerintah sering kali hanya menguasai sebagian kecil ruang informasinya sendiri, sementara sisanya berkembang bebas melalui percakapan publik, media sosial, komunitas digital, serta platform media independen. Dalam kondisi di mana pemerintah hanya mengendalikan sekitar 30 persen ruang informasinya. Kemudian muncul pertanyaan mendasar apakah ini pertanda melemahnya negara, atau justru transformasi menuju komunikasi publik yang lebih demokratis? Tulisan ini berusaha mengulas fenomena
Potensi Lokal Desa Perlu Diolah Lewat BUMDes Berbasis Riset
Desanesia – Pembangunan desa berbasis potensi lokal dinilai membutuhkan penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditopang riset berkelanjutan agar mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Staf Khusus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yahdil Abdi Harahap, menegaskan BUMDes menempati posisi strategis sebagai motor penggerak perekonomian di kawasan perdesaan. Menurutnya, sosialisasi mengenai hal tersebut dipandang penting untuk memastikan setiap program desa berjalan selaras dengan karakter wilayahnya. “Untuk itu, riset desa menjadi fondasi penting agar setiap program BUMDes itu sesuai dengan potensi lokal dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” kata Yahdil saat menerima audiensi dari Pusat Pengkajian Agraria & Sumber
GREAT Institute: Langkah Presiden Prabowo Gabung Board of Peace Sudah Tepat
Desanesia – Gelombang respons kritis publik terkait keterlibatan Indonesia dalam panel “Board of Peace” yang dipublikasikan pada sela forum ekonomi dunia di Davos, Swiss, pekan lalu, dimaknai sebagai sinyal positif terhadap arah diplomasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, menyebutkan, atensi publik mencerminkan tingginya kepedulian warga negara dalam menjaga integritas garis politik luar negeri nasional yang selama ini dianut. “Kritik dan komentar terhadap keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace adalah bentuk kepedulian. Artinya masyarakat Indonesia peduli pada garis lurus foreign policy kita,” ujar Teguh dalam dialog GREAT Talks yang ditayangkan Kamis, 29 Januari 2026. Ia
KPK Didesak Ungkap Keterlibatan Direktur PT Wanatiara Persada dalam Kasus Suap Pajak
Desanesia – Desakan agar penegakan hukum berjalan konsisten dan menyeluruh mengemuka dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, periode 2021–2026, yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sorotan tersebut disampaikan Praktisi Hukum sekaligus Koordinator Perkumpulan Aktivis Maluku Utara, Yohanes Masudede, menyusul langkah KPK memeriksa sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi terkait pemeriksaan pajak tersebut. Pemeriksaan saksi dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 27 Januari 2026. Dalam agenda itu, selain meminta keterangan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Arief Yanuar, penyidik turut memeriksa Direktur PT Wanatiara Persada (WP) Chang Eng
Mendes Yandri Dorong Penguatan Rantai Pasok Telur untuk Program MBG
Desanesia – Penguatan rantai pasok pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus kunjungan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto ke PT Malindo Feedmill Layer Serang di Desa Sangiang, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Rabu, 28 Januari 2026. Dalam penjelasannya, Yandri menyampaikan, PT Malindo mengelola produksi ayam petelur jenis reguler serta omega dengan populasi mencapai ribuan ekor. Ia menegaskan kehadirannya bertujuan memastikan aktivitas peternakan melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja, yang ditunjukkan melalui dominasi karyawan berasal dari Desa Sangiang beserta wilayah sekitarnya. Selain aspek ketenagakerjaan, Yandri juga ingin memperoleh gambaran langsung sekaligus pemahaman lebih mendalam
Mendes PDT Fokuskan Dana Desa untuk Hunian Warga Terdampak Bencana
Desanesia – Pemanfaatan dana desa akan diarahkan langsung untuk pembangunan maupun perbaikan rumah sebagai upaya percepatan penyediaan hunian layak bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menjelaskan, realisasi pembangunan hunian saat ini baru mencapai sekira 20.000 unit dari total kebutuhan yang melampaui angka 53.000 unit. “Jadi ini semua kami lakukan untuk mempercepat rumah-rumah yang terdampak banjir, baik yang hilang maupun yang rusak ringan dan rusak berat itu bisa dibantu dari alokasi dana desa, alokasi dana banprov dan lain sebagainya,” kata Yandri ketika mengikuti rapat dengar pendapat bersama
Kemendes PDT Dorong Ekosistem Peternakan Desa Berbasis SDM Unggul
Desanesia – Penguatan sektor peternakan menjadi strategi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk menggerakkan ekonomi desa agar manfaatnya dapat dirasakan langsung warga setempat. Komitmen tersebut diwujudkan Kemendes PDT melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kurma Adzwa Farm, unit peternakan domba yang menerapkan sistem pengelolaan modern dengan pendekatan berkelanjutan serta berorientasi lingkungan. Kolaborasi tidak hanya fokus pada aktivitas beternak, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang peternakan. Remaja desa direncanakan mengikuti proses pembelajaran di Jepang, kemudian kembali ke tanah air untuk mengimplementasikan keahlian yang diperoleh sekaligus membangun sistem peternakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Langkah
Produk Lokal Desa Dipastikan Masuk Gerai Kopdes Merah Putih
Desanesia – Kementerian Koperasi (Kemenkop) memproyeksikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi pusat ekosistem ekonomi yang menggabungkan seluruh potensi desa. Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono menegaskan, pengelolaan Kopdes Merah Putih bakal dilakukan secara profesional, dan berkelanjutan sebagai wadah usaha bersama untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. “Kopdes Merah Putih akan menjadi instrumen untuk menumbuhkan perputaran uang di desa, sehingga secara agregat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi lagi dan harapannya akan jadi ekosistem ekonomi yang baru,” kata Ferry saat membuka Musyawarah Wilayah Dekopinwil Jambi secara daring, Selasa, 27 Januari 2026. Ferry mendorong pemerintah daerah untuk menginventarisasi dan menyinergikan seluruh potensi
Menyoal Pengangkatan PPPK SPPG, DPR Soroti Ketimpangan Prioritas Negara
Desanesia – Pengangkatan 32 ribu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai awal 2026 dinilai memperlihatkan ketimpangan arah prioritas negara yang perlu dievaluasi secara serius. “Ini bukan soal menolak program pemenuhan gizi. Ini soal keadilan prioritas negara,” kata Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina dalam siaran persnya, Senin 26 Januari 2026. Selly menyampaikan, di tengah pengucuran anggaran ratusan triliun rupiah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah seharusnya tidak menutup mata terhadap kondisi guru madrasah yang selama ini hanya menerima honor berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan. “Bahkan ada yang
Kemendikdasmen Intensifkan Koordinasi Penanganan Sekolah Terdampak Longsor Bandung Barat
Desanesia – Pemantauan menyeluruh dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terhadap dampak bencana tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, khususnya soal kondisi satuan pendidikan dan keberlangsungan proses belajar mengajar. Kemendikdasmen melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat memastikan telah mendatangi area terdampak guna mendukung pencarian korban, menyalurkan bantuan darurat, sekaligus menyiapkan langkah pemulihan kegiatan pendidikan setelah bencana. “Kami terus berkoordinasi dengan BBPMP Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah setempat untuk mengidentifikasi serta menyiapkan bantuan yang akan diberikan,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Gogot
