Indeks
Gejolak Timur Tengah: Kebijakan Imigrasi Sebagai Instrumen Resiliensi Ekonomi
Desanesia – DI tengah ketidakpastian geopolitik global, eskalasi perang antara Iran, Israel dan Amerika Serikat (AS) telah menimbulkan “getaran fluktuasi tinggi” pada neraca perdagangan global. Jika peta konflik meluas, kebijakan keimigrasian Indonesia tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif. Tata kelola mobilitas manusia lintas negara kini akan semakin saling berkaitan dengan stabilitas perdagangan, investasi, serta ketahanan rantai pasok nasional. Kondisi ini semakin diperparah dengan diberlakukannya kebijakan protokol ketat di kawasan Selat Hormuz, yaitu jalur operasi pendistribusian yang sedang dilalui oleh “seperlima” dari pasokan minyak dunia dan “seperempat” dari pasokan gas alam cair dunia, sehingga mendorong terjadinya lonjakan harga impor energi hingga
Board of Peace: Diplomasi Realistis Indonesia dalam Mendorong Perdamaian Global
Desanesia – Pendahuluan: Respons Strategis Terhadap Dinamika Global Perdebatan publik mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace kembali muncul dalam ruang diskursus publik, baik di media sosial maupun forum akademik. Sebagian pandangan menilai kebijakan ini secara skeptis dan mempertanyakan relevansinya terhadap posisi Indonesia dalam isu Palestina. Namun jika dianalisis secara lebih komprehensif dalam perspektif kebijakan luar negeri dan tata kelola hubungan internasional, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace justru merefleksikan pendekatan diplomasi realistis yang tetap berpijak pada mandat konstitusi serta kepentingan nasional Indonesia. Kebijakan ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan bagian dari strategi negara dalam merespons dinamika konflik
Teguh Santosa Kecam Teror Air Keras ke Aktivis KontraS, Minta Polisi Bongkar Aktor Intelektual
Desanesia – Serangan berupa penyiraman cairan diduga air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, dinilai sebagai ancaman serius terhadap iklim demokrasi dan perlindungan pembela hak asasi manusia di Indonesia. Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, menegaskan, kekerasan terhadap aktivis HAM tidak boleh dipandang sebagai tindak kriminal biasa. Ia menilai peristiwa tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan nilai demokrasi serta jaminan kebebasan sipil yang diatur dalam konstitusi. Menurut Teguh, para aktivis HAM menjalankan peran penting dalam menjaga kepentingan publik sekaligus memastikan negara tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi. Oleh
Mantan Menag Yaqut Cholil Coumas Resmi Ditahan KPK dalam Perkara Kuota Haji
Desanesia – Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024 memasuki babak baru. Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas resmi mengenakan rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Yaqut terlihat keluar dari ruang penyidikan dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Maret 2026. Ia kemudian digiring menuju kendaraan tahanan dengan tangan terborgol. Di hadapan wartawan, Yaqut menegaskan tidak pernah menerima uang terkait kebijakan kuota haji yang kini menjadi perkara hukum. “Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus
Safari Ramadan Anara Bagikan Ratusan Nasi Kotak di Simpang Kapten Muslim
Desanesia – Sebanyak 200 paket nasi kotak dibagikan kepada pengguna jalan dan warga sekitar pada Selasa, 10 Maret 2026. Aksi sosial tersebut berlangsung di simpang Jalan Kapten Muslim, kawasan Helvetia, Medan, sebagai bagian dari kegiatan berbagi selama Ramadan. Kegiatan digelar komunitas Anak Naga Raja (Anara) dalam rangka Safari Ramadan yang rutin digelar setiap tahun. Pembagian makanan berbuka tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka puasa. Koordinator lapangan, Herwin, menjelaskan kegiatan sosial selama Ramadan telah menjadi agenda tahunan organisasi. Program tersebut sekaligus menunjukkan komitmen komunitas untuk terus menebar kepedulian kepada masyarakat sekitar. “Semoga pembagian takzil
Kota Tangerang Masuk Enam Kandidat Kabupaten/Kota Antikorupsi 2026
Desanesia – Kota Tangerang ditetapkan sebagai salah satu kandidat daerah percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026 yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi. Penunjukan tersebut menjadikan wilayah itu mewakili Provinsi Banten dalam program penguatan integritas pemerintahan daerah. Proses penilaian diawali dengan kunjungan tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK yang melakukan observasi lapangan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada Selasa, 10 Maret 2026. Rombongan yang dipimpin Direktur Permas KPK RI, Kunto Ariawan, diterima langsung Wali Kota Tangerang Sachrudin bersama jajaran Pemerintah Kota Tangerang. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian evaluasi terhadap kesiapan daerah dalam menerapkan
Ketum DPP Purbaya Indonesia, Prof.Dr.Ali Yusran Gea: Presiden Prabowo Subianto Lebih Baik Bersikap Politik Mundur Dari Board of Peace
Ketua Umum DPP PURBAYA Indonesia, Assoc.Prof.Dr. Ali Yusran Gea, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil sikap politik mundur dari keanggotaan Bord Of Peace (BOP) dan membatalkan niat mediasi konflik Iran melawan Amerika Serikat serta Israel. Pernyataan tegas ini disampaikan di tengah kekhawatiran atas implikasi geopolitik yang berpotensi merugikan kepentingan nasional Indonesia. Menurut Assoc.Prof.Dr Ali Yusran Gea, langkah mundur dari BOP menjadi krusial karena Amerika telah melanggar visi dan misi BOP dan norma hukum internasional. “Amerika dan Israel merupakan sumber utama kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran hak asasi manusia di dunia,” Tegasnya. Dr. Ali Yusran Gea menyoroti perbedaan mendasar budaya politik, beliau
Pemkot Bandung Berdalih Masih Berhitung, tapi Anggaran THR PPPK Paruh Waktu Sudah Disiapkan
Desanesia – Kepastian pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung masih belum jelas. Hingga saat ini, Pemkot beralasan masih menghitung ketersediaan anggaran dan mengkaji regulasi. Alasan tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan pegawai karena sejak menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) pada Januari 2026, mereka telah memperoleh penjelasan dari pejabat kepegawaian terkait alokasi belanja yang mencakup 12 bulan gaji, gaji ke-13, serta THR sebagaimana hak aparatur sipil negara (ASN). “Belum adanya kejelasan mengenai THR cukup membingungkan. Saat pembagian SPMT disampaikan bahwa anggaran sudah dianggarkan 14 kali gaji
Satpol PP Bandung Barat Patroli Kuliner dan Hiburan Selama Ramadan
Desanesia – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperketat pengawasan terhadap aktivitas usaha sepanjang Ramadan 1447 Hijriah guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diterjunkan ke berbagai titik untuk mengontrol operasional pelaku usaha selama bulan puasa. Langkah tersebut berpedoman pada Surat Edaran tentang Pembatasan Operasional Usaha Pariwisata selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan kegiatan ekonomi dengan penghormatan bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Ahli Pertama Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, Rizky Oktaviandra, menjelaskan, pengawasan dilaksanakan rutin dengan pendekatan pembinaan sekaligus sosialisasi aturan kepada pemilik usaha. “Kami melakukan patroli untuk
THR Masih Menggantung, Wali Kota Bandung Anggap PPPK Paruh Waktu Bukan ASN
Desanesia – Kontrak kerja dan kemampuan fiskal menjadi alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menahan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Mereka bahkan dianggap bukan aparatur sipil negara (ASN), sehingga membuat kepastian hak Lebaran 2026 tetap menggantung. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan keputusan mengenai pemberian tunjangan tidak bisa diambil tanpa perhitungan matang terhadap kapasitas keuangan daerah serta kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Dua aspek tersebut, menjadi dasar sebelum kebijakan ditetapkan. “Kita kan mesti mengukur satu kemampuan fiskal, (yang) kedua aturan,” kata politikus Partai NasDem tersebut di Bandung, Selasa, 3 Maret 2026.
