Regulasi

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Tegaskan Harus Dilaksanakan Tanpa Terkecuali

Ketua DPR RI Puan Maharani/Politikindonesia.id

Desanesia– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna, Kamis (19/11).

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menegaskan regulasi yang telah disahkan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pihak tanpa terkecuali.

“Kalau sudah resmi disahkan, tidak ada kata lain selain dilaksanakan,” kata Tanak, Kamis (19/11).

Menanggapi kemungkinan adanya pihak yang menolak atau keberatan terhadap isi undang-undang tersebut, Tanak menyebut mekanisme konstitusional tetap terbuka. Pihak yang merasa dirugikan atau tidak sependapat dapat mengajukan pengujian undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalaupun ada yang tidak menerima, dapat mengajukan judicial review ke MK,” ujarnya.

Pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sidang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

Persetujuan akhir diberikan setelah Puan meminta konfirmasi kepada seluruh fraksi dan peserta rapat paripurna. Seluruh peserta menyatakan setuju, yang kemudian ditandai dengan ketukan palu pengesahan oleh pimpinan sidang.

Sebelum disahkan, pembahasan tingkat I RUU tersebut telah rampung dilakukan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11). Seluruh fraksi sepakat membawa rancangan undang-undang itu ke pembicaraan tingkat II untuk disahkan dalam rapat paripurna.

Pengesahan ini mengakhiri proses panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir sejak 2008 atau sekitar 18 tahun. Dalam pembahasannya, Panitia Kerja (Panja) mengkaji sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dari total tersebut, sebanyak 160 DIM dinyatakan tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM berkaitan dengan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.

Dengan disahkannya regulasi tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan prinsip hukum yang berlaku. [nfa]

Penulis

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *