Pidato Presiden Prabowo di Davos Pertegas Beda Prabowonomics dan Greedynomics

Desanesia – Substansi kebijakan pembangunan, arah ekonomi nasional, hingga tawaran kerja sama global yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum World Economic Forum (WEF) Davos 2026 di Swiss mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi.

Pidato tersebut dinilai tidak berhenti pada pesan diplomatik normatif, melainkan memuat kerangka strategis pembangunan nasional sekaligus memosisikan Indonesia sebagai mitra global yang menawarkan stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan di tengah ketidakpastian dunia.

Akademisi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa, memandang pidato Presiden Prabowo sebagai proposal terbuka bagi komunitas internasional untuk membangun kerja sama dan kemitraan strategis.

Ia menilai Presiden Prabowo secara terbuka mengemukakan persoalan-persoalan elementer yang masih membayangi Indonesia sebagai warisan pemerintahan sebelumnya. Presiden juga memaparkan capaian konkret pemerintahannya dalam merespons serta mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

“Pemaparan Presiden Prabowo mempertegas distingsi antara praktik greedynomics atau ekonomi keserakahan yang telah menimbulkan kerusakan di berbagai sektor, dengan praktik Prabowonomics yang sejauh ini relatif berhasil mengurangi kerusakan-kerusakan tersebut,” ujar Teguh kepada wartawan, Jumat, 23 Januari 2026.

Menurut Teguh, pidato Presiden Prabowo di Davos dapat dimaknai sebagai deklarasi pembangunan Indonesia yang menjanjikan kerja sama dan kemitraan global yang lebih fair. Ia menilai substansi pidato tersebut semestinya dijadikan acuan kebijakan lintas sektor.

“Pidato ini layak dijadikan semacam playbook bagi seluruh lembaga pemerintahan, dari pusat hingga daerah, agar semua pengambil kebijakan bergerak dengan spirit yang sama dan arah pembangunan yang sejalan dengan Presiden,” ujarnya.

Dari perspektif komunikasi, Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. Betty Tresnawaty, menilai pidato Presiden Prabowo disusun dengan strategi komunikasi yang persuasif, terstruktur, dan efektif untuk audiens global.

Menurut Betty, Presiden Prabowo mampu mengombinasikan data konkret, seperti penyediaan 59,8 juta porsi makanan bergizi serta digitalisasi 288.000 sekolah, dengan narasi emosional mengenai kesejahteraan rakyat. Narasi tersebut diperkuat melalui positioning Indonesia sebagai negara yang stabil di tengah dinamika global yang tidak menentu.

“Penggunaan retorika populis seperti istilah ekonomi keserakahan yang dikemas dalam bahasa diplomatik menunjukkan kemampuan code-switching yang cerdas. Dari perspektif nation branding, framing bahwa perdamaian adalah prasyarat kemakmuran merupakan positioning strategis yang membangun kredibilitas Indonesia di panggung internasional,” ujarnya.

Dalam konteks pendidikan nasional, Betty menilai gagasan Sekolah Rakyat serta sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin sejalan dengan teori pendidikan kritis untuk memutus mata rantai kemiskinan. Meski demikian, ia mengingatkan perlunya pengawalan akademisi dan masyarakat sipil agar kebijakan tersebut berjalan efektif.

“Infrastruktur digital tanpa peningkatan kapasitas guru akan kontraproduktif. Klaim-klaim keberhasilan juga perlu verifikasi independen serta jaminan keberlanjutan lintas periode kepemimpinan. Sistem pendidikan harus dibangun berbasis standar kompetensi, bukan bergantung pada figur,” kata Betty.

Apresiasi terhadap substansi pidato Presiden Prabowo juga disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesian International Islamic University (UIII), Prof. Dian Masyita.

Ia menyoroti penegasan Presiden Prabowo bahwa perdamaian, stabilitas, dan dialog merupakan prasyarat utama pembangunan di tengah fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.

“Tanpa kepercayaan dan kerja sama antarnegara, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan global tidak akan berkelanjutan. Dalam pidatonya, Indonesia diposisikan sebagai mitra yang menjunjung multilateralisme, toleransi, dan kontribusi aktif bagi stabilitas dunia,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi, Dian menilai Prabowonomics merefleksikan strategi pembangunan yang berbasis pada kedaulatan ekonomi, ketahanan nasional, serta pertumbuhan yang berkeadilan.

Strategi tersebut diwujudkan melalui penguatan industri strategis, program sosial pro-rakyat seperti makan bergizi gratis, serta pembentukan sovereign wealth fund Danantara guna menarik investasi jangka panjang yang berkelanjutan.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya implementasi yang konsisten, terukur, dan berintegritas agar visi global tersebut tidak berhenti pada tataran retorika.

“Jika pesan Davos ini diwujudkan secara nyata, Indonesia tidak hanya dihormati karena visinya, tetapi juga diakui sebagai contoh kepemimpinan negara berkembang yang mampu mengubah gagasan global menjadi dampak riil bagi masyarakat,” kata Dian.

Senada dengan pandangan tersebut, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, Dr. (Cand.) Donie Kadewandana, menilai pidato Presiden Prabowo sebagai upaya menjembatani idealisme dengan realitas kebijakan publik. Ia melihat adanya paradigma besar pembangunan yang diletakkan di atas fondasi stabilitas politik, ekonomi, dan hukum.

Menurutnya, pidato tersebut tidak terjebak pada simbolisme retoris, melainkan berupaya menjelaskan hubungan kausal antara investasi manusia—melalui pemenuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan—dengan daya saing ekonomi jangka panjang.

“Tantangan terbesarnya adalah konsistensi pelaksanaan. Namun secara substantif, pidato ini membawa harapan visioner bahwa pembangunan dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan proyek jangka pendek,” tutup Donie.

Secara keseluruhan, para akademisi menilai pidato Presiden Prabowo di WEF Davos 2026 sebagai sinyal kuat, Indonesia ingin tampil sebagai aktor global yang menawarkan stabilitas, kerja sama yang adil, serta visi pembangunan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan kinerja dan capaian pemerintah Indonesia selama satu tahun terakhir. Presiden juga menegaskan keberhasilan perekonomian nasional dengan mengutip pernyataan International Monetary Fund (IMF) yang memberikan apresiasi terhadap ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.