Perubahan Iklim Ancam Desa, Mendes Yandri Ajak Kolaborasi Lintas Negara

Desanesia – Perubahan iklim kian menempatkan desa sebagai wilayah paling rentan sekaligus garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan global. Dampak krisis iklim mulai dari banjir hingga hilangnya permukiman desa, menjadi alasan kuat perlunya kolaborasi lintas negara untuk memperkuat ketahanan desa menghadapi bencana.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan, perubahan iklim telah menimbulkan dampak serius bagi desa-desa di berbagai wilayah Indonesia. Bencana banjir, misalnya, telah dirasakan langsung masyarakat desa di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Utara.

“Di Aceh itu banyak desa yang hilang, yang selama ini desanya ada menjadi tidak ada karena terdampak banjir yang luar biasa,” kata Yandri Yandri dalam Workshop Global Knowledge Exchange on Community-Driven Approaches for Resilience yang digelar Kementerian Desa PDT bekerja sama dengan Bank Dunia di Jakarta, pada Senin malam, 19 Januari 2026.

Menurut Yandri, realitas tersebut menunjukkan desa merupakan kawasan paling terdampak ketika bencana terjadi. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi global, mengingat isu perubahan iklim bukan hanya menjadi persoalan Indonesia, melainkan tantangan bersama seluruh negara di dunia.

Yandri juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia, sehingga upaya menjaga desa dan lingkungan hidup di Tanah Air memiliki konsekuensi dan manfaat global.

“Kalau Indonesia tidak kita rawat secara bersama-sama, sesungguhnya kita tidak memaksimalkan bagaimana kita merawat dunia,” kata Mendes Yandri.

Dalam konteks pembangunan nasional, Yandri menjelaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan. Ia menambahkan, desa memiliki peran strategis melalui Asta Cita ke-6, yakni Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian Desa (Kemendes) PDT telah menjalankan 12 aksi Bangun Desa yang berfokus pada penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, energi, air, serta pengelolaan lingkungan.

“Dua belas aksi ini sejatinya ujungnya adalah menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan kita semua, dan menyelamatkan umat manusia,” kata Yandri.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian Desa PDT telah melaksanakan 12 aksi Bangun Desa yang difokuskan pada penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, energi, air, serta pengelolaan lingkungan.

“Dua belas aksi ini sejatinya ujungnya adalah menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan kita semua, dan menyelamatkan umat manusia,” kata Yandri.

Yandri menegaskan, forum tersebut bukan sekadar menjadi ruang diskusi, melainkan wadah berbagi data, fakta, serta pengalaman antarnegara yang diharapkan bermuara pada lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ia berharap forum tersebut dapat melahirkan rekomendasi yang bersifat konstruktif sebagai pijakan dalam memperkuat kebijakan pembangunan desa ke depan.

“Melalui lokakarya ini kami berharap mendapat input dan rekomendasi yang sifatnya konstruktif, sehingga menjadi landasan kuat bagi kami dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa ke depan,” kata Yandri.

Sejumlah negara turut hadir dan berpartisipasi aktif dengan berbagi pengalaman, di antaranya Thailand, Philipina, Kamboja, Papua Nugini, Tanzania, Guinea, Madagaskar, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Peru, dan Bangladesh. Selain itu, lokakarya tersebut juga mengundang perwakilan Kedutaan Besar Negara Sahabat, Multi-Donor Fund, kementerian negara, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa.

Lokakarya merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada 15 Januari 2026. Agenda tersebut akan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari negara peserta maupun perwakilan Pemerintah Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut hadir Ingo Wiederhofer dari Bank Dunia, Staf Ahli Kemenko Pangan Bara Krisna Hasibuan, serta Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Erik Teguh Primiantoro. Turut hadir Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, serta pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Desa PDT.