Penguatan Data Kunci Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Desanesia – Penguatan akurasi data penyandang disabilitas menjadi sorotan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu, 25 Januari 2026. Acara dihadiri Menteri Sosial, Saifullah Yusuf yang menekankan pentingnya basis data sebagai fondasi kebijakan pemberdayaan.

Dalam sambutannya, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, mengajak seluruh jajaran Pertuni untuk bersama-sama memperkuat pendataan penyandang disabilitas agar setiap intervensi negara benar-benar menjangkau sasaran yang tepat.

“Bangsa yang besar bukan bangsa yang paling cepat berlari, tetapi bangsa yang memastikan tidak ada satu pun warganya tertinggal di belakang,” kata Gus Ipul saat membuka acara.

Selama enam dekade perjalanan organisasinya, Pertuni dinilai telah menunjukkan peran strategis bahwa penyandang disabilitas tidak sekadar menjadi penerima bantuan, melainkan turut berkontribusi sebagai penjaga arah pembangunan nasional.

Sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul menegaskan, kepemimpinan ideal berpijak pada prinsip menjaga lapisan atas, memfasilitasi kelompok tengah, serta membela lapisan bawah. Kelompok rentan dan penyandang disabilitas termasuk pihak yang harus dibela serta tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri, karena kekuatan negara bertumpu pada keadilan.

“Keadilan sosial bukan berarti semua orang diperlakukan sama, tetapi setiap orang mendapatkan perlakuan sesuai kebutuhannya,” ujarnya.

Prinsip tersebut selaras dengan Asta Cita ke-4 yang menitikberatkan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan penyandang disabilitas. Ketentuan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan negara memberikan afirmasi berupa penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak secara nyata.

Gus Ipul mencontohkan, penerapan keadilan dapat dimulai dari aspek paling mendasar dan krusial, yakni data. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tercatat 15.262.448 penyandang disabilitas, dengan 4.291.068 di antaranya merupakan penyandang disabilitas sensorik netra.

“Data ini belum sempurna. Data bukan hanya angka, data adalah nama, alamat, dan kehidupan. Selama masih ada satu orang yang belum masuk data, maka tugas kita belum selesai,” terang Gus Ipul.

Oleh karena itu, Gus Ipul mengajak seluruh pihak untuk menyempurnakan DTSEN melalui proses verifikasi, koreksi, serta pemutakhiran bersama, agar tidak ada penyandang disabilitas yang terabaikan oleh sistem hanya karena tidak tercatat dalam basis data. Penetapan desil berdasarkan DTSEN dilakukan guna memastikan bantuan sosial diterima oleh pihak yang berhak.

“Ada teman-teman penyandang disabilitas yang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial dari negara. Pada dasarnya, itu adalah upaya negara untuk memberikan perlindungan,” tegas Gus Ipul.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Sosial berperan memberikan berbagai intervensi sebagai penopang, meliputi perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan ATENSI, dukungan akses layanan kesehatan, bantuan permakanan, penyediaan alat bantu adaptif bagi penyandang disabilitas tuna netra, pemberdayaan vokasi untuk mendorong kemandirian, serta penguatan literasi melalui bacaan Braille.

“Kita butuh kerja bersama agar bantuan sosial menjadi jembatan menuju pemberdayaan, agar pemberdayaan menjadi pijakan menuju kemandirian, dan agar kemandirian menjadi jalan menuju martabat,” tuturnya.

Acara tersebut turut dihadiri Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Anggun Sintana, Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra H.B. Jassin Diki Lukman Hakim, Pendiri Pertuni Dra. Aryani Sukamwo, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Ahmad Rofi, Presiden Rumah Aspirasi H. Arief Pribadi, Ketua Umum DPP Pertuni Setiawan Gema Budi, Ketua Umum Perhimpunan Jiwa Sehat Yeni Rosa Damayanti, Pembina ITMI Arif Pribadi, Direktur RSPD M.O. Royani, Kepala Sentra Abiyoso Sri Harijati, serta para tamu undangan lainnya.