Desanesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada kepala daerah agar segera mencairkan anggaran pilkada kepada KPUD dan Bawaslu daerah. Terutama daerah yang sudah menandatangani Naskah Penerima Hibah daerah (NPHD) sebagai bentuk komitmen memberikan dana penyelenggaraan pemilu ke KPU dan Bawaslu daerah.
“Daerah-daerah yang lain juga saya minta untuk kepala daerahnya segera alokasi anggaran yang sudah ada itu di transfer kepada KPUD, waktunya tinggal 5 bulan lagi,” kata Tito seusai rapat evaluasi Pemilu 2024 bersama KPU, Bawaslu dan DPR, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).
Tito menjelaskan, saat ini anggaran pilkada yang baru terealisasi sebesar 40 persen pada tahun lalu sehingga ia meminta kepala daerah agar segera merealisasikan 60 persen sisanya. Ditegaskannya, anggaran pilkada tersebut sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu seperti KPUD, untuk menyiapkan segala kebutuhan termaksud logistik.
“KPUD perlu melakukan persiapan banyak, termasud logistik yang harus dibayar. Untuk itu segera ditransfer. Kita harus yakinkan kalau sudah ditransfer ke KPUD, Bawaslu, TNI Polri maka otomatis perhelatan pilkada di daerah masing masing akan siap,” ucapnya.
Tito lantas menyebut daerah yang belum mentransfer sisa anggaran pilkada ke KPUD. Salah satunya adalah kabupaten Pulau Taliabu.
“Kami sudah mengecek salah satu yang belum (transfer) ke KPUD itu adalah Kabupaten Pulau Taliabu dan itu pasti akan kami kejar,” tutupnya. [rah]