Konsep Green Villages Dimatangkan sebagai Arah Baru Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan
By Iman Mulyono
Desanesia – Penguatan pembangunan desa berbasis lingkungan dan keberlanjutan ekologi menjadi fokus kebijakan yang tengah didorong pemerintah, khususnya melalui pengembangan konsep Green Villages sebagai payung besar program desa hijau nasional. Inisiatif tersebut dinilai mampu menjawab tantangan desa, mulai dari isu lingkungan hingga keberlanjutan pembangunan ekonomi masyarakat.
Isu tersebut menjadi bahasan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria saat menemui Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat, 23 Januari 2026.
Pembahasan menitikberatkan pada tindak lanjut Lomba Green Villages Tingkat Nasional yang sebelumnya disampaikan Ketua DPD saat peringatan Hari Desa Nasional 2026. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyatakan dukungannya terhadap gagasan Green Villages yang diinisiasi oleh Ketua DPD RI.
“Kolaborasi ini sangat menguntungkan desa-desa dan menjawab sejumlah tantangan,” kata Yandri.
Sebagai langkah konkret, Kemendes PDT akan segera menindaklanjuti program tersebut, salah satunya melalui penyampaian surat kepada para kepala desa. Selain itu, kementerian juga akan menyusun petunjuk teknis secara lebih rinci agar konsep Green Villages dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Yandri mengungkap, Kemendes PDT sendiri telah memiliki sejumlah program yang sejalan dengan semangat tersebut, di antaranya Desa Tematik, Desa Wisata, dan Desa Ekspor.
“Program ini bungkus besarnya adalah Green Villages,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Dalam kesempatan sama, Yandri juga menyoroti persoalan desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan sebagai tindak lanjut dari rapat perdana bersama Panitia Khusus Reforma Agraria di DPR.
“Ada ribuan desa dalam kawasan hutan dan bahkan ada yang 100 persen berada dalam kawasan hutan,” ungkap Yandri.
Kondisi tersebut dinilai Yandri dapat memunculkan berbagai persoalan, sehingga diperlukan solusi konkret dengan dukungan lintas lembaga, termasuk DPD.
“Hingga nanti desa-desa dalam kawasan hutan ini bisa membangun, tidak kriminalisasi dan sebagainya. Negara harus hadir agar warga di desa bisa tenang,” ucapnya.
Sementara Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin menjelaskan, lembaga yang dipimpinnya mengusung konsep Green Democracy. Gagasan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Green Parliament, yakni menjadikan DPD sebagai lembaga yang lebih inklusif dan kolaboratif.
Dengan mempertimbangkan momentum yang ada, Sultan mengusulkan pelaksanaan Green Villages disesuaikan dengan nomenklatur DPD, melibatkan desa-desa yang berperan aktif menjaga ekologi dan ekosistem, termasuk perhatian terhadap isu lingkungan seperti perubahan iklim.
“Kami kolaborasi dengan Kemendes karena leading sector terkait desa,” kata Sultan.
