BPJS Ketenagakerjaan Kudus Jajaki Kemitraan Bisnis dengan BUMDes

Desanesia – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kudus menjajaki kolaborasi strategis bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pengembangan program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai). Kemitraan ini dirancang untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani serta pekerja sektor informal di pelosok desa, sekaligus menghadirkan unit usaha baru yang produktif bagi BUMDes.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulya Sari, mengungkapkan bahwa pengintegrasian layanan keagenan Perisai ke dalam unit bisnis BUMDes akan menciptakan keberlanjutan operasional di tingkat desa. Melalui skema program Satu Desa Satu Agen Perisai, pengelola BUMDes dapat berperan langsung memberikan edukasi, memfasilitasi pendaftaran kepesertaan baru, hingga melayani pembayaran iuran rutin bagi warga pekerja bukan penerima upah.
“Kami melihat peluang kegiatan keagenan Perisai dapat dijajaki sebagai salah satu unit bisnis BUMDes. Program ini tidak hanya memberi manfaat perlindungan sosial bagi warga, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi bagi desa,” ujar Dewi di Kudus, Selasa (17/11).
Dalam forum koordinasi yang turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah kecamatan dan perangkat desa tersebut, aspek transparansi pengelolaan, kejelasan legalitas agen, serta mekanisme akuntabilitas transaksi keuangan menjadi perhatian utama. Pengelola BUMDes diharapkan menjalankan tata kelola keagenan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar tingkat kepercayaan masyarakat tetap terjaga dengan baik.
Selain kesiapan kelembagaan, pengurus BUMDes didorong melakukan pemetaan awal terhadap profil dan jenis pekerjaan warga di wilayahnya masing-masing. Langkah pemetaan berbasis data desa ini dinilai penting agar pendekatan sosialisasi manfaat program jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian dapat berjalan lebih tepat sasaran dan efektif.
Kehadiran layanan keagenan jaminan sosial yang terintegrasi langsung di kantor BUMDes diharapkan mampu memangkas kendala jarak, biaya, serta waktu tempuh bagi masyarakat perdesaan. Dengan akses layanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, para petani, pedagang kecil, serta pekerja mandiri di desa dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal tanpa harus mengurus administrasi jauh ke pusat kota kabupaten.[yud]









