Komisi V DPR RI Setujui Anggaran BMKG 2027 untuk Perkuat Layanan Meteorologi dan Geofisika

Desanesia– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui pengembangan sistem observasi, peningkatan kapasitas peringatan dini, serta penguatan literasi kebencanaan masyarakat. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus program kerja BMKG pada tahun 2027.

Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI mengenai Penetapan Hasil Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/9).

Pada rapat tersebut, Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2.522.814.936.000 sebagai hasil penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027.

Dalam rapat dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus tersebut, Faisal menjelaskan, berbagai program BMKG pada tahun 2027 diarahkan untuk mendukung keselamatan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Salah satu program prioritas yang akan dilaksanakan adalah penyelenggaraan Sekolah Lapang di berbagai wilayah Indonesia.

“Untuk Program Prioritas Nasional, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang. Pada tahun 2027 nanti, total akan ada 129 Sekolah Lapang yang tersebar di 30 provinsi yang terbagi untuk wilayah Barat, Tengah, dan Timur,” ujar Faisal.

Selain penguatan literasi masyarakat, BMKG akan melanjutkan pengembangan infrastruktur layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Penguatan tersebut mencakup sistem observasi cuaca dan maritim, pembangunan fasilitas layanan, serta peningkatan dukungan operasional untuk menunjang kualitas informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Faisal, penguatan sistem observasi dan peringatan dini menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan publik, terutama dalam menghadapi risiko cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

“Penguatan sistem observasi dan peringatan dini merupakan investasi penting bagi keselamatan masyarakat. Untuk itulah, BMKG terus meningkatkan kapasitas layanan di sektor penerbangan, kemaritiman, serta layanan kebencanaan multi-bahaya agar informasi yang diberikan semakin cepat, tepat, dan andal,” katanya.

BMKG juga akan melanjutkan pengembangan berbagai sistem pendukung layanan, termasuk Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS), layanan meteorologi maritim, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas observasi dan prakiraan.

Faisal menjelaskan bahwa pagu kebutuhan BMKG berdasarkan Renstra 2025–2029 sebesar Rp4.648.957.382.000. Sementara itu, pagu indikatif yang diperoleh BMKG sebesar Rp2.161.232.882.000 dan pagu anggaran sebesar Rp2.522.814.936.000. Dengan demikian, masih terdapat backlog antara pagu kebutuhan dan pagu anggaran sebesar Rp2.126.142.446.000.

Meski demikian, BMKG berkomitmen mengoptimalkan anggaran yang tersedia guna memastikan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika tetap berjalan secara optimal serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

“Kami memohon dukungan dan arahan dari Komisi V DPR RI agar BMKG dapat terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta menjalankan tugas negara secara optimal dalam mendukung keselamatan dan pembangunan nasional,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa pembahasan anggaran Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian dari rangkaian pembahasan program kerja dan rencana kegiatan bersama kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI. Setelah persetujuan pagu, pembahasan teknis terhadap alokasi anggaran pada masing-masing program dan unit organisasi akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Lasarus juga mengingatkan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027 memenuhi standar mutu dan mengutamakan kualitas.

“Seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI agar mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, sesuai standar mutu, serta memprioritaskan kualitas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027,” ujar Lasarus.

Melalui penguatan sistem observasi, peningkatan kapasitas peringatan dini, serta perluasan program edukasi masyarakat, BMKG terus berupaya menghadirkan layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang semakin andal guna mendukung keselamatan masyarakat dan pembangunan nasional. [nfa]