Pertamina Tunggu Keputusan Pemerintah soal Pembatasan Pertalite Berdasarkan Desil

Desanesia– PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu keputusan pemerintah terkait rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok mampu, khususnya desil 9 dan 10.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Robert MV Durmatubun, mengatakan pihaknya sebagai badan usaha siap menjalankan setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai regulator. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

“Sampai saat ini kita masih menunggu pastinya, karena di level pemerintah, kami adalah badan usaha yang akan mengikuti bagaimana arahan dari pemerintah. Tentunya semangat yang diusung adalah bagaimana pendistribusian BBM ini tepat sasaran,” ujar Robert kepada awak media di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (10/9), dikutip dari voi.id.

Robert menegaskan, Pertamina menyerahkan mekanisme pembatasan kepada pemerintah, baik menggunakan pendekatan desil maupun skema lainnya. Jika kebijakan tersebut telah ditetapkan, Pertamina akan berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait, termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Terkait penerapan teknis di lapangan, termasuk kemungkinan pembaruan sistem barcode untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan desil, Robert menyebut pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah.

Meski demikian, Pertamina mendukung upaya pemerintah untuk mengarahkan masyarakat yang tergolong mampu agar menggunakan BBM nonsubsidi. Langkah tersebut dinilai dapat membuat BBM bersubsidi lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang memang membutuhkan.

“Selama semangatnya adalah masyarakat yang dianggap mampu diimbau untuk menggunakan energi non-subsidi, dan energi bersubsidi bisa diterima dengan baik oleh masyarakat yang memang berhak, Pertamina pasti akan support,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelompok desil. Ia mengatakan kebijakan tersebut belum final karena pemerintah masih memastikan validitas data yang digunakan sebagai dasar penyaluran subsidi.

“Itu masih di-exercise. Karena kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (31/8).

Desil 10 merupakan kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi dalam pengelompokan 10 desil berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). [nfa]