BMKG Perkuat Layanan Meteorologi dan Geofisika dalam Rencana Kerja 2027

Desanesia– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memaparkan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (8/9).

Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, mengatakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 2027 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Rencana tersebut mengacu pada RPJMN 2025–2029, Renstra BMKG 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Guswanto mengatakan BMKG menargetkan penguatan kapasitas lembaga agar mampu menyediakan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang semakin andal, termasuk untuk mendukung keselamatan masyarakat dan pembangunan nasional.

“Sebagai penjabaran dari visi tersebut, Renstra BMKG 2025–2029 menargetkan bahwa BMKG menjadi global player penyelenggara meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang andal dan terpercaya,” ujarnya.

Dalam rencana kerja 2027, BMKG akan memperkuat layanan informasi cuaca dan iklim untuk mendukung sektor pangan, energi, air, serta transportasi. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu sektor pertanian, perikanan, perkebunan, hingga pengembangan energi terbarukan.

Penguatan sistem peringatan dini juga menjadi salah satu perhatian utama. BMKG berencana meningkatkan layanan kebencanaan, termasuk melalui pengembangan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS), sistem observasi gempa bumi, radar cuaca, serta jaringan komunikasi dan infrastruktur observasi.

Selain infrastruktur, BMKG mendorong transformasi digital melalui pemanfaatan big data, kecerdasan artifisial, dan integrasi data untuk meningkatkan kualitas layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pengembangan sumber daya manusia dan literasi masyarakat juga masuk dalam rencana kerja. Program edukasi seperti Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, dan Sekolah Lapang Gempa Bumi akan terus diperkuat guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi risiko bencana.

Dalam pembahasan anggaran 2027, BMKG juga menyampaikan kebutuhan pendanaan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu yang tersedia. Dukungan DPR diharapkan dapat membantu keberlanjutan program prioritas, pengembangan jaringan observasi, modernisasi layanan, serta percepatan transformasi digital.

Penguatan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya BMKG mendukung keselamatan masyarakat, ketahanan pangan, energi dan air, serta pembangunan yang berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. [nfa]