Gandeng KPK, Pemprov DKI Jakarta Gelar Kampanye Antikorupsi di HBKB

Desanesia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat komitmen pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui sinergi strategis bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut diwujudkan lewat gelaran Kampanye Antikorupsi 2026 di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu, (16/8).

Kegiatan yang diikuti sebanyak 10.530 peserta dari jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), BUMD, hingga berbagai elemen masyarakat ini menjadi sarana menguatkan budaya jujur dan berintegritas di lingkungan birokrasi maupun publik.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa koordinasi dengan lembaga rasuah terus dilakukan secara intensif, terutama pada program kerja daerah yang berisiko tinggi.

“Selama ini Pemprov DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran Balai Kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” ujar Gubernur Pramono.

Kampanye bertema “Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global: Jaga Jakarta, Jaga Integritas” ini dipusatkan di Taman Dukuh Atas (Jakarta Creative Zone). Selain menggelar Integrity Fun Walk sepanjang 2,2 kilometer, acara ini menyediakan Integrity Booth untuk mengedukasi warga dan ASN terkait mekanisme pelaporan kecurangan secara aman.

Melalui kanal resmi SIPADU, ASN dan warga dapat melaporkan dugaan penyimpangan. Sementara itu, platform JAKI dimaksimalkan untuk mengawal transparansi pelayanan publik dan aduan permasalahan perkotaan.

Pemprov DKI Jakarta juga mengintegrasikan berbagai gerai pelayanan publik gratis di lokasi acara, seperti pembuatan NIB/OSS usaha mikro, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pemeriksaan kesehatan, hingga pelayanan pajak daerah.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyambut baik transparansi dan keterbukaan Pemprov DKI Jakarta. Pengawasan anggaran daerah membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah yang terbuka dan masyarakat yang berani mengawasi.

“Kami ingin warga juga turut serta membangun Pemerintah Provinsi DKI ini agar Pemerintah Provinsi DKI dapat kita lihat, kita nikmati dengan baik kondisi keadaan yang nantinya aman, terkendali, dan berintegritas,” kata Johanis.

Langkah pendampingan berkelanjutan antara Pemprov DKI dan KPK ini diharapkan tidak hanya menciptakan efisiensi anggaran daerah, tetapi juga menjadikan Balai Kota Jakarta sebagai percontohan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.