Gubernur BI Perry Warjiyo Mundur, Pemerintah Pastikan Sistem Keuangan Stabilitas

Desanesia – Masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan kejutan mundurnya Perry Warjiyo dari kursi Gubernur Bank Indonesia (BI). Untuk memastikan sistem keuangan negara tetap berjalan stabil tanpa kendala, posisi kepemimpinan BI langsung diisi oleh pejabat sementara sesuai koridor hukum yang berlaku.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo pada Minggu, (26/7).

“Secara administratif hari ini akan kami tindaklanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut karena sesuai mekanisme akan diterbitkan keputusan presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai gubernur Bank Indonesia,” kata Prasetyo.

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengambil alih kendali sementara sebagai Penjabat Gubernur BI hingga pejabat definitif ditetapkan, guna menjaga kelancaran tugas-tugas vital BI.

Destry menegaskan bahwa seluruh proses pergantian dan pengisian jabatan di tubuh BI dilakukan secara taat asas dan berlandaskan undang-undang, sehingga publik tidak perlu mencemaskan legalitas operasional BI saat ini.

“Kami mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku. Kami menggunakan Pasal 40, di situ berisi terkait dengan persyaratan sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kemudian Pasal 42 adalah mekanisme berikutnya, di mana calon anggota Dewan Gubernur tersebut akan diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR,” ujar Destry dalam konferensi pers di kantor BI, Jakarta, Senin, (27/7).

Sesuai aturan di UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Presiden Prabowo nantinya akan mengajukan calon Gubernur BI yang baru kepada DPR. Calon tersebut wajib menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR sebelum akhirnya disetujui dan dilantik secara resmi.