Ketua Umum JMSI Teguh Santosa Ungkap Alasan Donald Trump Menginvasi Venezuela

Desanesia – Serangkaian langkah politik dan militer Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam beberapa pekan terakhir kembali mengguncang perhatian global. Tindakan invasi ke Venezuela hingga penahanan Presiden Nicolas Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, memicu perdebatan luas di berbagai negara.

Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, menilai keputusan Presiden ke-45 dan ke-47 Amerika Serikat tersebut bukan tanpa dasar dan dilandasi pertimbangan strategis tertentu. Menurutnya, salah satu faktor utama yang melatarbelakangi tindakan Trump adalah dugaan keterkaitan Maduro dengan jaringan kartel narkotika internasional.

“Ini bukan aksi yang tiba-tiba. Pada 2020, ada dua sepupu istri Maduro yang ditangkap di AS; mereka mengaku terlibat dalam jaringan narkotika. Menurut sistem hukum di AS, Maduro dan Cilia diduga terlibat. Ini terjadi pada periode pertama Donald Trump menjadi presiden. Dia berkeyakinan bahwa Maduro berada di belakang kartel narkotika, makanya dia melakukan tindakan itu (menangkap Maduro),” ujar Teguh kepada Edy Suherli, Bambang Eros, dan Irfan Meidianto dalam wawancara khusus di kantor VOI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 23 Januari 2026.

Selain isu narkotika, muncul pula spekulasi mengenai motif ekonomi, mengingat Venezuela dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Namun, Teguh menilai alasan tersebut kurang kuat. Ia lebih menekankan aspek keamanan sebagai latar belakang utama kebijakan Trump. “Venezuela memberikan bantuan secara langsung kepada rival AS, yakni Rusia dan China, dalam hal penyediaan energi,” ungkap Teguh Santosa.

Perhatian publik internasional juga tertuju pada langkah Trump menggagas Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Lembaga internasional tersebut dibentuk untuk mengawal proses stabilisasi serta rehabilitasi pascakonflik di Gaza. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya di Bad Ragaz, Swiss, pada Jumat, 23 Januari 2026, usai Presiden Prabowo Subianto menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menandatangani Charter BoP. Dokumen itu merupakan kelanjutan dari rangkaian dialog dan pertemuan lintas negara, terutama negara-negara Islam dan negara dengan mayoritas penduduk muslim, yang membahas perkembangan situasi di Palestina.

Teguh menyatakan keyakinannya bahwa kehadiran BoP dapat mempercepat penyelesaian konflik Palestina dan Israel. “Gaza dan Palestina saya kira akan lebih baik dengan adanya dewan ini,” kata Teguh.

Menanggapi pertanyaan mengenai cara mengamati manuver politik Trump belakangan ini, Teguh memaparkan bahwa teori kebijakan luar negeri setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama adalah dinamika global atau eksternal, kedua dinamika domestik, dan ketiga idiosinkratik pemimpin yang mencakup karakter, sikap, serta pengalaman panjang seorang kepala negara.

Menurutnya, konteks yang tengah dibicarakan saat ini adalah idiosinkratik Donald Trump, bukan Amerika Serikat secara keseluruhan, karena keduanya memiliki karakter berbeda. Amerika Serikat, kata dia, merupakan negara dengan sistem hukum dan aturan yang relatif mapan, sementara figur presiden dapat berganti sesuai hasil pemilihan umum. Trump terpilih sebagai presiden ke-45 dan ke-47, dengan situasi yang jelas berbeda dibandingkan masa kepemimpinan Barack Obama sebagai presiden ke-44 dan Joe Biden sebagai presiden ke-46.

Saat membahas kebijakan Trump terhadap Venezuela, Teguh menilai langkah tersebut menjadi fokus baru setelah isu tarif dagang yang sempat memicu polemik mulai mereda. Publik kemudian mempertanyakan alasan di balik invasi ke Venezuela dan penangkapan Nicolas Maduro serta Cilia Flores melalui operasi berskala besar.

Ia menjelaskan bahwa dasar tindakan tersebut adalah peran Maduro yang dianggap signifikan menurut pandangan Trump serta hukum Amerika Serikat terkait dugaan keterlibatan kartel narkotika. Teguh menegaskan, upaya mengaitkan Maduro dengan jaringan narkoba bukan sepenuhnya keputusan sepihak Trump pada periode kedua kepemimpinannya.

Menjawab pertanyaan mengenai sejak kapan Amerika Serikat berniat menangkap Maduro, Teguh kembali menekankan bahwa rencana tersebut telah berlangsung lama. “Ini bukan aksi yang tiba-tiba. Pada tahun 2020, ada dua sepupu istri Maduro yang ditangkap di AS dan mereka mengaku terlibat dalam jaringan narkotika. Berdasarkan sistem hukum di AS, Maduro dan Cilia diduga terlibat. Kejadian ini ada pada periode pertama Donald Trump memimpin. Ia berkeyakinan bahwa Maduro berada di belakang kartel narkotika, itulah mengapa ia melakukan tindakan tersebut (menangkap Maduro).”

Trump, lanjut Teguh, memandang posisi Amerika Serikat di era Obama dan Joe Biden mengalami pelemahan di panggung internasional. Pandangan tersebut diperkuat oleh keterlibatan Venezuela yang dinilai memberikan dukungan langsung kepada Rusia dan China dalam sektor energi.

Menanggapi pertanyaan apakah faktor tersebut menjadi alasan utama invasi, Teguh menyebut aspek keamanan sebagai penentu utama. Amerika Serikat, katanya, merasa terancam oleh kehadiran kekuatan lawan di kawasan yang dianggap sebagai “halaman belakang” mereka. Ia mengakui isu narkotika masih dapat diperdebatkan, mengingat jalur pasokan utama narkoba bukan berasal dari Atlantik atau Venezuela, meskipun alasan tersebut tetap dapat digunakan.

Teguh juga menyinggung laporan yang menyebut kekuatan militer China telah mampu menandingi, bahkan melampaui, militer Amerika Serikat. Perbandingan pesawat tempur F-35 dengan Chengdu J-20 kerap dijadikan contoh, dengan sejumlah prediksi menyebut rasio kekuatan China bisa mencapai 12:1 terhadap Amerika Serikat pada 2027.

Meski Venezuela tidak seimbang secara militer dengan Amerika Serikat, Teguh menilai operasi penculikan seorang presiden beserta istrinya dalam kondisi hidup tanpa korban di pihak penyerang merupakan tindakan luar biasa.

Menjawab dugaan motif ekonomi terkait penguasaan minyak, Teguh mengulas sejarah nasionalisasi industri migas Venezuela pada masa kepemimpinan Hugo Chávez. Chávez menerapkan Undang-Undang Hydro Carbon yang menasionalisasi perusahaan migas Amerika Serikat dan Eropa, termasuk AxxonMobil dan Chevron. Hubungan Chevron dengan pemerintah Venezuela relatif tetap terjaga, berbeda dengan AxxonMobil yang kemudian membawa sengketa ke Mahkamah Internasional. Putusan pengadilan menyatakan Venezuela bersalah dengan kewajiban membayar denda 10 persen dari nilai kontrak, yang dianggap Chávez tidak menjadi persoalan selama perusahaan asing hengkang.

Ia menjelaskan bahwa pemutusan hubungan dengan perusahaan minyak Amerika Serikat berdampak pada kerusakan infrastruktur migas yang tidak terawat, sehingga produksi minyak turun drastis dari sekitar 3–4 juta barel per hari menjadi di bawah 1 juta barel per hari. Kondisi tersebut membuat cadangan minyak kehilangan nilai ekonomi, sementara pemerintah menghadapi tuntutan program pengentasan kemiskinan tanpa sempat melakukan diversifikasi ekonomi.

Teguh mengakui bahwa Venezuela sangat bergantung pada sektor minyak, dengan tantangan besar dalam pengolahan cadangan akibat karakter minyak mentah yang lebih padat serta kebutuhan teknologi tinggi. Selain itu, hanya sedikit perusahaan yang berani menghadapi risiko sanksi Amerika Serikat, di antaranya berasal dari Rusia, China, dan Iran.

Terkait kabar keterlibatan Indonesia, Teguh menjelaskan bahwa Pertamina tidak masuk secara langsung, melainkan melalui perusahaan Maurel & Prom. Namun hingga kini belum memasuki tahap produksi dan masih dalam proses pemetaan. Ia menyebut lokasi sumur berada di wilayah Maracaebo, sementara cadangan minyak Venezuela membentang dari Delta Orinoco di timur hingga Danau Maracaebo di barat.

Menanggapi kekhawatiran bahwa invasi Venezuela dapat menjadi preseden global, Teguh menyatakan tindakan semacam itu bukan hal baru dalam sejarah Amerika Serikat. Ia menggambarkan realitas politik internasional saat ini sebagai arena kekuatan, di mana negara kuat dapat bertindak bebas, sementara negara lemah berada pada posisi rentan.

Ia juga mengulas kembali doktrin Monroe yang dicanangkan Presiden AS James Monroe pada 2 Desember 1823 sebagai kebijakan yang mendukung kemerdekaan negara-negara Amerika Latin, Amerika Tengah, dan Karibia dari kolonialisme Eropa. Konsep Western Hemisphere, menurutnya, kemudian meluas hingga mencakup Eropa Barat, termasuk dalam konteks keamanan wilayah seperti Greenland yang sempat disinggung Trump.

Mengenai penolakan keras atas wacana pencaplokan Kanada, Teguh menilai Trump tengah menyentil negara-negara anggota NATO yang menikmati proteksi Amerika Serikat namun menjalin kedekatan dengan kekuatan lain, termasuk China. Ia berharap dinamika yang dipicu Trump dapat melahirkan kesadaran baru di negara-negara Barat untuk bersikap lebih rendah hati terhadap negara berkembang.

Terkait Board of Peace, Teguh melihat lembaga tersebut sebagai perpanjangan tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan inisiator utama Donald Trump. BoP dirancang sebagai lembaga komunal dengan jumlah anggota terbatas dan skema iuran untuk membiayai kegiatannya. Ia menilai gaya politik gertak Trump merupakan hal lazim, meskipun tidak selalu berhasil, seperti dalam kasus Iran.

Ia menilai keterlibatan Indonesia dalam BoP sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia, kata dia, konsisten mendukung solusi dua negara bagi Palestina dan Israel, meskipun tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel akibat penindasan terhadap bangsa Palestina.

Mengenai masa depan Gaza dan Palestina, Teguh optimistis keberadaan BoP dapat membawa perbaikan, meski ia mengingatkan adanya tantangan internal berupa perpecahan faksi di Palestina. Ia berharap perdamaian dapat terwujud lebih cepat setelah dewan tersebut terbentuk.

Ia juga menekankan pentingnya diplomat Indonesia menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo di Davos, khususnya dengan menjadikan pidato di World Economic Forum sebagai pedoman kebijakan. Teguh mengapresiasi sikap Prabowo yang menekankan stabilitas sebagai prasyarat pembangunan dan mengakui masih adanya pekerjaan rumah nasional.

Di luar isu geopolitik, Teguh Santosa juga menyoroti perannya sebagai Ketua Umum JMSI dalam mendorong profesionalisme media siber. Ia menilai ukuran profesionalisme media tidak perlu muluk, asalkan mampu menjadi institusi yang menopang kesejahteraan wartawan dan karyawan.

Menurutnya, tantangan utama pers saat ini adalah membangun jurnalisme berkualitas. “Catatan saya sebenarnya banyak soal pers saat ini. Namun yang paling penting adalah soal jurnalisme berkualitas. Ini pekerjaan berat, bagaimana kita bisa menghasilkan wartawan yang bisa memproduksi karya yang berkualitas. Karakternya harus lahir dan keterampilannya (skill) harus dibangun. Dan taraf hidup wartawan harus dibantu lewat perusahaan pers masing-masing,” paparnya.

Ia menegaskan adanya korelasi antara perusahaan pers yang dikelola secara profesional dengan kualitas produk jurnalistik. “Memang ada keterkaitan antara perusahaan pers yang profesional dengan karya pers yang berkualitas. Pekerjaan saya di situ, membantu teman-teman pemilik media siber menjadi media yang berkualitas. Dan tantangannya tidak mudah,” tegas pria kelahiran Medan, 30 Juli 1975 itu.

Teguh juga mengingatkan tantangan lain berupa kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan. “Artificial Intelligence (AI) alias kecerdasan buatan bisa berpengaruh positif pada jurnalisme, namun bisa juga sebaliknya. Soalnya ini bisa membuat wartawan jadi malas dan tidak kritis. Karena itu, seorang wartawan harus cermat,” ujarnya.

Sebelum berkiprah sebagai dosen dan peneliti, Teguh merupakan wartawan yang memulai karier di Harian Rakyat Merdeka (Jawa Pos Group) setelah menyelesaikan studi di Universitas Padjadjaran, Bandung. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister di University of Hawaii at Manoa pada 2007–2009 melalui beasiswa International Fellowships Program dari Ford Foundation.

Ia mengisahkan pengalamannya meliput berbagai konflik internasional, termasuk tugas jurnalistik ke Afghanistan dan Irak melalui jalur yang tidak lazim. Perjalanan tersebut kemudian dibukukan dalam karya berjudul Di Tepi Amu Daryadan Di Tepi Sungai Eufrat. Teguh juga telah melakukan liputan ke berbagai negara seperti Korea Utara, Korea Selatan, China, Prancis, Italia, Maroko, Venezuela, serta sejumlah wilayah lainnya.