Jadikan Koperasi Merah Putih Instrumen Ekonomi Baru, Kemenkop Bidik Milenial dan Gen Z

Desanesia – Upaya membangun koperasi sebagai instrumen ekonomi baru tengah difokuskan Kementerian Koperasi melalui pembenahan menyeluruh, mulai dari strategi komunikasi, digitalisasi data, penguatan regulasi, hingga pembangunan ekosistem pendidikan dan pembiayaan. Langkah tersebut dimabil agar koperasi mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menarik keterlibatan aktif generasi milenial dan Gen Z.
Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono menegaskan keyakinannya, generasi muda Indonesia memiliki kapasitas besar untuk tumbuh sebagai pelaku ekonomi yang andal, dengan koperasi sebagai salah satu medium utama pengembangan usaha dan produktivitas.
“Di tahun 2026 ini ada beberapa perubahan strategi yang sudah dan sedang dilakukan Kementerian Koperasi. Yang pertama adalah perubahan strategi komunikasi, karena kita ingin menyasar kalangan Milenial dan Gen Z,” ujar Ferry saat menerima kunjungan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Kantor Kementerian Koperasi, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu petang, 21 Januari 2026.
Menurut Ferry, Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dirancang bukan hanya sebagai kelembagaan ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak produktivitas nasional dan penyerap tenaga kerja dalam skala besar.
“Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Prabowo Subianto didesain untuk mendorong peningkatan produktivitas bangsa, dan menjadi wadah untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” jelasnya.
Sejalan dengan perubahan pendekatan komunikasi, Ferry yang baru terpilih sebagai Ketua Harian Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menuturkan, Kemenkop juga membenahi fondasi digitalisasi koperasi agar pengelolaan data menjadi lebih komprehensif dan dinamis.
“Kita mau bertransformasi dari data-data yang sebelumnya sifatnya masih sangat statis. Kementerian Koperasi kemarin-kemarin hanya sekadar mendapatkan laporan Rapat Anggota Tahunan, misalnya, tapi tidak memiliki data yang lebih utuh, lebih komplit, yang bisa mengetengahkan data-data tentang koperasi desa dan segala macam aktivitasnya,” urai Ferry.
Selain transformasi digital, Ferry juga menyampaikan, pihaknya tengah merampungkan proses finalisasi daftar inventarisasi masalah dalam draf undang-undang baru sistem perkoperasian nasional. Regulasi disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang selama ini menjadi landasan kerja Kementerian Koperasi.
Pada aspek pengembangan sumber daya manusia, Kemenkop tengah menyiapkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pendidikan dengan menggandeng Ikopin University di Jatinangor, Sumedang, guna mencetak kader-kader koperasi yang lebih segar dan relevan dengan perkembangan zaman.
“Kami sudah menandatangani MoU dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Nanti akan ada mata kuliah dasar tentang koperasi dan ekonomi Pancasila di lingkungan perguruan tinggi. Juga akan ada KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang akan diperbantukan untuk membantu program-program dan kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tuturnya.
Dari sisi pembiayaan, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) tersebut mengatakan, Kemenkop juga mengoptimalkan peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebagai penopang utama pembiayaan koperasi di berbagai sektor.
“Sesuai Inpres 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kami mendapatkan amanah untuk membuat model bisnis dan menyelenggarakan modul-modul pelatihan untuk pengawas, pengurus, dan pengelola,” masih ujar Ferry.
Ferry turut memaparkan progres pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan perlengkapan Koperasi Merah Putih sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.
“Per hari ini data tanah yang teridentifikasi di sistem informasi manajemen Koperasi Merah Putih ada 47 ribu titik tanah yang siap dibangun fisik gerai, pergudangan, dan perlengkapan Koperasi Merah Putih. Yang sedang dibangun 27 ribu fisik gerai. Diharapkan Maret atau April sekitar 25 ribu sampai 30 ribu bangunan fisik gerai, gudang, dan perlengkapan selesai dibangun dan siap untuk operasional,” katanya.
Dengan capaian tersebut, pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan perlengkapan 80 ribu Koperasi Merah Putih ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.
“Tugas ini memang tidak ringan. Sesuai keinginan Presiden, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih khususnya akan menjadi instrumen ekonomi baru sehingga masyarakat desa dan kelurahan tidak sekadar menjadi penerima manfaat tapi juga menjadi pelaku usaha ekonomi. Mereka akan menjadi bagian dari ekosistem baru ekonomi yang terintegrasi dengan banyak lembaga ekonomi lain seperti UMKM, pasar tradisional, Bumdes dan sebagainya, termasuk masyarakat media seperti JMSI,” jelas Ferry.
Sementara itu, Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa menyampaikan apresiasi atas langkah dan kerja keras Kemenkop dalam menjalankan mandat Presiden Prabowo untuk mengembalikan arah dan praktik ekonomi nasional sesuai amanat konstitusi.
“Kami memahami tugas Kementerian Koperasi yang tidak mudah. Sebagai organisasi perusahaan yang bergerak di sektor media dan pemberitaan, kami memiliki sumber daya yang siap memberikan dukungan pada kerja besar pemerintah mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Teguh.
Teguh juga menuturkan, sebagai pihak yang telah lama mengenal Menteri Koperasi dan berinteraksi dalam berbagai organisasi, dirinya meyakini Ferry Juliantono mampu mengemban amanah serta penugasan khusus dari Presiden Prabowo.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat lantai 8 Kantor Kementerian Koperasi tersebut, Teguh didampingi jajaran Pengurus Pusat JMSI, yakni Ketua Harian Ari Rahman, Wakil Bendahara Riza Awaluddin, Ketua Bidang Jurnalisme Berkualitas Dino Umahuk, Ketua Bidang Usaha dan Pendanaan Syarif Hidayatullah, serta staf Sekretariat Nurfaizah Al Adabiyah.








