Libatkan Bupati se-Indonesia, Mendes Yandri Dorong Pemerataan Ekonomi Desa

Desanesia – Pemerintah kabupaten dinilai memilih peran krusial untuk menggerakkan potensi desa sekaligus menekan angka kemiskinan secara merata. Karenanya, pelibatan bupati di seluruh Indonesia menjadi strategi utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dalam mendorong pemerataan ekonomi desa.

Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto menegaskan, keterlibatan kepala daerah di tingkat kabupaten hingga provinsi akan memperbesar peluang tercapainya pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.

“Saya ingin bekerja sama dengan seluruh Bupati se-Indonesia. Apa potensi, peluang yang bisa kita kerjasamakan. Kami siap melakukan kolaborasi bersama Bapak Ibu untuk mewujudkan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo ini,” tegasnya saat menjadi narasumber dalam forum dialog dengan topik Memperkuat Peran Kabupaten dalam Optimalisasi Dana Desa, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Daerah Tertinggal di Batam, Selasa, 20 Januari 2026.

Ia berharap setiap bupati mampu melakukan pemetaan desa secara menyeluruh di wilayahnya, khususnya terkait potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta hasil bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa.

Dalam konteks tersebut, pemerintah telah menyiapkan dukungan penuh melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dukungan ini tidak hanya menyasar pasar nasional sebagai saluran distribusi produk desa, tetapi juga membuka akses hingga ke pasar internasional.

“Kita buat desa menjadi berdaya salah satunya melalui desa ekspor. Target kami bersama Kementerian Perdagangan ada 5.000 desa ekspor. Kopdes juga. Kopdes Merah Putih ini akan menjadi mesin ekonomi di desa. Pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan seperti Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

Dalam forum tersebut, Yandri berdialog secara aktif dengan para bupati dari berbagai daerah. Sejumlah kepala daerah menyampaikan persoalan dan kondisi riil desa di wilayah masing-masing, yang kemudian ditanggapi Yandri sesuai dengan kewenangan dan kebijakan sebagai Mendes PDT.

Desa diketahui menjadi wilayah yang paling luas dan mendominasi bentang geografis Indonesia sehingga perlu diperkuat dari berbagai aspek. Ketika potensi desa dimaksimalkan dan kesejahteraan masyarakat meningkat, maka pemerataan ekonomi dapat tercapai dan kemiskinan dapat ditekan.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Kemendes PDT membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi nonpemerintah, hingga kelompok masyarakat. Kolaborasi tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan BUMDesa dan KDMP, tetapi juga menopang keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Mendes Yandri menggagas 12 Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia yang mencakup sejumlah sektor strategis pembangunan desa. Program meliputi revitalisasi BUMDesa dan pembentukan KDMP, pengembangan desa ekspor, swasembada pangan, hilirisasi produk unggulan desa, peningkatan investasi desa melalui skema kemitraan nasional dan investor luar negeri, serta berbagai program lain yang secara langsung melibatkan masyarakat desa.